Ternyata Ini Alasan KPK Cegah Akbar Himawan Keluar Negeri


Akbar Himawan Buchari selaku anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Periode 2019-2024 yang berasal dari Fraksi Partai Golkar mendapat pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bisa berpergian keluar negeri.

 Alasan KPK mencegah Akbar Himawan untuk berpergian keluar negeri diterangkan oleh Juru Biacara KPK Febri Diansyah bahwa pencegahan tersebut karena keterangan dari Akbar Himawan masih diperlukan untuk penyidikan kasus dugaan suap proyek dan jabatan di Pemerintahan Kota Medan.

 "KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi terkait pelarangan terhadap Akbar Himawan Buchari dalam perkara penyidikan dugaan penerimaan suap oleh Wali Kota Medan (Tengku Dzulmi Eldin)," ungkapnya di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

 Untuk masalah pencegahannya sendiri dikatakan oleh Febri sekiranya selama enam bulan kedepan, sudah terhitung sejak 5 November 2019 kemarin.

 "Agar ketika nanti yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi bisa memenuhi panggilan penyidik dan tidak sedang berada di luar negeri," katanya.

 Diketahui, sebelumnya KPK telah memanggil Akbar Himawan sebagai saksi dengan agenda pemeriksaan pada Kamis (31/10/2019).

 Namun, yang bersangkutan tidak datang karena sedang berada di Malaysia dengan alasan berobat. Di hari yang sama, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan.
Kediaman Akbar Himawan tersebut terlihat tertutup rapat. Bahkan tidak ada aktivitas yang menonjol di rumah yang berlantai dua tersebut.
Sumber: Akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Skandal Letter of Credit Sudah Melibatkan Mukhamad Misbakhun

Image
Skandal Letter of Credit Sudah Melibatkan Mukhamad Misbakhun  Sumber: Google Masalah soal kasus Misbakhun dan juga tudingan Misbakhun korupsi itu sudah dilakukan pemeriksaan secara hukum. Munculnya tudingan Misbakhun korupsi ini karena adanya skandal Letter of Credit (L/C) fiktif pada Bank Century yang melibatkan Mukhamad Misbakhun. Setelah Mahkamah Agung (MA) melakukan PK terbukti bahwa kasus yang membelit Mukhamad Misbakhun itu adalah hukum perdata bukannya pidana. Dalam skandal ini Mukhamad Misbakhun mendapatkan hukuman selama dua tahun kurungan penjara. Mukhamad Misbakhun yang tidak menerima ini akhirnya meminta untuk Mahkamah Agung (MA) melakukan Peninjauan Kembali (PK) untuk kasus Misbakhun dan juga munculnya tudingan Misbakhun korupsi atas L/C fiktif. Setelah sudah terbukti tidak bersalah, akhirnya Mukhamad Misbakhun dibebas murnikan dari masalah kasus Misbakhun dan juga Misbakhun korupsi . Mukhamad Misbakhun juga sudah dibebaskan dari hukuman...
Read more

Ternyata Disinfektan Tak Disarankan Langsung Disemprotkan ke Tubuh

Image
sumber: akurat.co Disinfektan memang dipercaya bisa mencegah penyebaran Virus Corona. Tidak hanya langsung membeli desinfektan yang sudah jadi di toko-toko, namun banyak masyarakat yang mencoba-coba membuat disinfektan sendiri di rumah. Ada yang lebih unik nih, pasalnya ada sejumlah influencer latah membuat konten berjudul 'membuat disinfektan sendiri'. Untuk melawan Virus Corona ini, belakangan terakhir cairan disinfektan juga digunakan untuk penyemprotan. Dengan begiitu khasiat alias efektifitasnya dipertanyakan oleh orang-orang. Menanggapi hal tersebut Ketua Tim Pakar Guggus Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito pun mengeluarkan suaranya. Wiku menjelaskan, penggunaan ruang disinfeksi untuk Penyemprotan langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan. "Penggunaan Disinfektan dengan ruang, chamber, atau Penyemprotan secara langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan karena berbahaya bagi kulit, mulut dan mata. Dapat menimbulkan iritasi," k...
Read more

Pemberian Bukti Pada KPK Guna Mempercepat Tuntaskan Kasus Century

Image
Pemberian Bukti Pada KPK Guna Mempercepat Tuntaskan Kasus Century Boyamin Saiman dan Nadia Mulya pergi menuju gedung KPK guna memberikan KPK bukti terkait kasus Bank Century , tujuan mereka datangi gedung KPK adalah untuk mempercepat tuntaskan kasus Century. Bukti yang diserahkan ini berguna untuk Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) guna memperkuat praperadilan yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat. Alasan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) adalah karena amarnya putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan memerintahkan termohon KPK untuk menjalani proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dugaan tindak pidana korupsi Bank Century . Tetapi hingga sekarang KPK belum juga melakukan pemeriksaan dan belum juga melakukan penetapan tersangka baru hingga haruslah KPK dimaknai melawan perintah Putusan Praperadilan...
Read more