Sukmawati Sudah Resmi Dilaporkan Pada Bareskrim Polri Oleh FPI


Sukmawati Soekarno Putri sudah dilaporkan pada Bareskrim Polri pada hari ini, Rabu (20/11/2019) oleh Front Pembela Islam (FPI). Orang yang nelaporkan Sukmawati ialah Abdul Majid, laporan tersebut pun sudah diterima dengan nomor nomor LP/B/0986/XI/2019/Bareskrim.

 Kuasa Hukum Front Pembela Islam Azis Yanuar mengagakan, pihak Bareskrim telah menerima laporannya dengan baik tanpa dipersulit.

 "Laporannya penistaan agama sbgmana diatur dalam Pasal 165 A terkait penistaan agama yang dilakukan Sukmawati," tegas dia di Bareskrim Rabu (20/11/2019).

 Menurut dia, pernyataan yang memutuskan pihaknya membuat laporan adalah mengenai perbandingan Pancasila dengan Al-Quran, Nabi Muhammad dengan Presiden pertama Ir. Soekarno.

 "Saya kuasa hukum, ini laporannya atas nama FPI DKI Jakarta," ucap dia.

 Tentunya, dalam laporan yang ditunjukan kepada Sukamawati ia membawa alat bukti seperti CD berisikan Video saat Sukmawati mengisi acara diskusi bertemakan Bangkitkan Nasionaliesme dan Kita Tangka ll Radikalisme.

 "Iya jelas, apa kaitannya Nabi yang mulia dengan Soekarno dan apa kaitannya Alquran dibandingkan dengan menangkal radikalisme, apalagi itu negatif ya," tutur dia.
Sebagai infomasi Azis datang ke Bareskrim Mabes Polri bersama beberapa anggota FPI dan pelapor sekitar pukul 12.45 WIB. Setibanya di Bareskrim ia langsung masuk ke dalam membuat laporan untuk Sukmawati.
Sumber: Akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Skandal Letter of Credit Sudah Melibatkan Mukhamad Misbakhun

Image
Skandal Letter of Credit Sudah Melibatkan Mukhamad Misbakhun  Sumber: Google Masalah soal kasus Misbakhun dan juga tudingan Misbakhun korupsi itu sudah dilakukan pemeriksaan secara hukum. Munculnya tudingan Misbakhun korupsi ini karena adanya skandal Letter of Credit (L/C) fiktif pada Bank Century yang melibatkan Mukhamad Misbakhun. Setelah Mahkamah Agung (MA) melakukan PK terbukti bahwa kasus yang membelit Mukhamad Misbakhun itu adalah hukum perdata bukannya pidana. Dalam skandal ini Mukhamad Misbakhun mendapatkan hukuman selama dua tahun kurungan penjara. Mukhamad Misbakhun yang tidak menerima ini akhirnya meminta untuk Mahkamah Agung (MA) melakukan Peninjauan Kembali (PK) untuk kasus Misbakhun dan juga munculnya tudingan Misbakhun korupsi atas L/C fiktif. Setelah sudah terbukti tidak bersalah, akhirnya Mukhamad Misbakhun dibebas murnikan dari masalah kasus Misbakhun dan juga Misbakhun korupsi . Mukhamad Misbakhun juga sudah dibebaskan dari hukuman...
Read more

Ternyata Disinfektan Tak Disarankan Langsung Disemprotkan ke Tubuh

Image
sumber: akurat.co Disinfektan memang dipercaya bisa mencegah penyebaran Virus Corona. Tidak hanya langsung membeli desinfektan yang sudah jadi di toko-toko, namun banyak masyarakat yang mencoba-coba membuat disinfektan sendiri di rumah. Ada yang lebih unik nih, pasalnya ada sejumlah influencer latah membuat konten berjudul 'membuat disinfektan sendiri'. Untuk melawan Virus Corona ini, belakangan terakhir cairan disinfektan juga digunakan untuk penyemprotan. Dengan begiitu khasiat alias efektifitasnya dipertanyakan oleh orang-orang. Menanggapi hal tersebut Ketua Tim Pakar Guggus Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito pun mengeluarkan suaranya. Wiku menjelaskan, penggunaan ruang disinfeksi untuk Penyemprotan langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan. "Penggunaan Disinfektan dengan ruang, chamber, atau Penyemprotan secara langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan karena berbahaya bagi kulit, mulut dan mata. Dapat menimbulkan iritasi," k...
Read more

Pemberian Bukti Pada KPK Guna Mempercepat Tuntaskan Kasus Century

Image
Pemberian Bukti Pada KPK Guna Mempercepat Tuntaskan Kasus Century Boyamin Saiman dan Nadia Mulya pergi menuju gedung KPK guna memberikan KPK bukti terkait kasus Bank Century , tujuan mereka datangi gedung KPK adalah untuk mempercepat tuntaskan kasus Century. Bukti yang diserahkan ini berguna untuk Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) guna memperkuat praperadilan yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat. Alasan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) adalah karena amarnya putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan memerintahkan termohon KPK untuk menjalani proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dugaan tindak pidana korupsi Bank Century . Tetapi hingga sekarang KPK belum juga melakukan pemeriksaan dan belum juga melakukan penetapan tersangka baru hingga haruslah KPK dimaknai melawan perintah Putusan Praperadilan...
Read more