Posisi Tito Karnavian Digantikan Komjen Idham Azis


Posisi sebagai Kapolri saat ini sudah menemukan tuannya yang baru, yakni Komjen Pol Idham Azis. Yang sebelumnya posisi sebagai Kapolri diduduki oleh Jenderal Pol Tito Karnavian.

 "Pengganti (Kapolri) adalah Pak Idham (saat ini) Kabareskrim Polri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

 Sementara itu, Dedi mengatakan selama Komjen Idham belum dilantik sebagai Kapolri, maka Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto akan menjadi pelaksana harian (lakhar) Kapolri.

 "Pak Ari Dono sebagai lakhar Kapolri, selama Pak Idham belum dilantik," ujar Dedi dengan singkat.

 Sebelumnya diberitakan, Presiden telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) pengganti Kapolri pada Rabu, (23/10/2019).

 Dalam Surpres tersebut, Presiden ajukan Kabareskrim Komjen Pol Idham Azis sebagai calon tunggal pengganti Tito Karnavian.

 "Sudah masuk (Surpres), iya Idham Aziz," ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat dihubungi, Rabu, (23/10/2019).

 Menurut Dasco, DPR akan segera memproses surat tersebut. Nantinya setelah alat kelengkapan dewan (AKD) Komisi III terbentuk maka akan digelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Idham Aziz.
"Ya nunggu komisi 3 disepakati dulu. Kan komisi 3 baru minggu depan, setelah itu ya langsung kita adakan fit and proper test. Kan komisi tiga nya belum dilantik," katanya.

 Sumber: Akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Skandal Letter of Credit Sudah Melibatkan Mukhamad Misbakhun

Image
Skandal Letter of Credit Sudah Melibatkan Mukhamad Misbakhun  Sumber: Google Masalah soal kasus Misbakhun dan juga tudingan Misbakhun korupsi itu sudah dilakukan pemeriksaan secara hukum. Munculnya tudingan Misbakhun korupsi ini karena adanya skandal Letter of Credit (L/C) fiktif pada Bank Century yang melibatkan Mukhamad Misbakhun. Setelah Mahkamah Agung (MA) melakukan PK terbukti bahwa kasus yang membelit Mukhamad Misbakhun itu adalah hukum perdata bukannya pidana. Dalam skandal ini Mukhamad Misbakhun mendapatkan hukuman selama dua tahun kurungan penjara. Mukhamad Misbakhun yang tidak menerima ini akhirnya meminta untuk Mahkamah Agung (MA) melakukan Peninjauan Kembali (PK) untuk kasus Misbakhun dan juga munculnya tudingan Misbakhun korupsi atas L/C fiktif. Setelah sudah terbukti tidak bersalah, akhirnya Mukhamad Misbakhun dibebas murnikan dari masalah kasus Misbakhun dan juga Misbakhun korupsi . Mukhamad Misbakhun juga sudah dibebaskan dari hukuman...
Read more

Ternyata Disinfektan Tak Disarankan Langsung Disemprotkan ke Tubuh

Image
sumber: akurat.co Disinfektan memang dipercaya bisa mencegah penyebaran Virus Corona. Tidak hanya langsung membeli desinfektan yang sudah jadi di toko-toko, namun banyak masyarakat yang mencoba-coba membuat disinfektan sendiri di rumah. Ada yang lebih unik nih, pasalnya ada sejumlah influencer latah membuat konten berjudul 'membuat disinfektan sendiri'. Untuk melawan Virus Corona ini, belakangan terakhir cairan disinfektan juga digunakan untuk penyemprotan. Dengan begiitu khasiat alias efektifitasnya dipertanyakan oleh orang-orang. Menanggapi hal tersebut Ketua Tim Pakar Guggus Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito pun mengeluarkan suaranya. Wiku menjelaskan, penggunaan ruang disinfeksi untuk Penyemprotan langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan. "Penggunaan Disinfektan dengan ruang, chamber, atau Penyemprotan secara langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan karena berbahaya bagi kulit, mulut dan mata. Dapat menimbulkan iritasi," k...
Read more

Pemberian Bukti Pada KPK Guna Mempercepat Tuntaskan Kasus Century

Image
Pemberian Bukti Pada KPK Guna Mempercepat Tuntaskan Kasus Century Boyamin Saiman dan Nadia Mulya pergi menuju gedung KPK guna memberikan KPK bukti terkait kasus Bank Century , tujuan mereka datangi gedung KPK adalah untuk mempercepat tuntaskan kasus Century. Bukti yang diserahkan ini berguna untuk Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) guna memperkuat praperadilan yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat. Alasan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) adalah karena amarnya putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan memerintahkan termohon KPK untuk menjalani proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dugaan tindak pidana korupsi Bank Century . Tetapi hingga sekarang KPK belum juga melakukan pemeriksaan dan belum juga melakukan penetapan tersangka baru hingga haruslah KPK dimaknai melawan perintah Putusan Praperadilan...
Read more