DPR Sudah Mengesahkan UU KPK Dalam Rapat Paripurna



Karena Jokowi sudah menolak poin draft revisi UU KPK, hal tersebut dikarenakan dengan keputusan DPR yang telah mengesahkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 terkait KPK dinilai sudah melebihi instruksi dari Presiden Joko Widodo.

 "Revisi yang disepakati kemarin bahkan melampaui instruksi presiden yang disampaikan dalam konferensi pers minggu yang lalu," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

 Secara tegas, ia menyebut revisi UU KPK yang baru disahkan pemberantasan koruosi. Khususnya, KPK di bidang penindakan.

 "UU KPK versi revisi akan melumpuhkan penindakan KPK," ungkapnya.

 Diketahui baru-baru ini revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjadi UU kini sudah disahkan oleh DPR.

 Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, 17 September 2019 keputusan tersebut telah diambil.

 Adapun poin yang disepakati DPR dan pemerintah dalam revisi UU KPK ini antara lain: Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif. Namun, kewenangan dan tugas KPK tetap independen.

 Kedua, pembentukan Dewan Pengawas KPK agar sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, pelaksanaan fungsi penyadapan. Keempat, mekanisme penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) perkara korupsi yang ditangani oleh KPK.
Poin kelima koordinasi kelembagaan KPK dengan kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Keenam, mekanisme penggeledahan dan penyitaan. Terakhir, terkait sistem kepegawaian KPK.
Sumber: akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Skandal Letter of Credit Sudah Melibatkan Mukhamad Misbakhun

Image
Skandal Letter of Credit Sudah Melibatkan Mukhamad Misbakhun  Sumber: Google Masalah soal kasus Misbakhun dan juga tudingan Misbakhun korupsi itu sudah dilakukan pemeriksaan secara hukum. Munculnya tudingan Misbakhun korupsi ini karena adanya skandal Letter of Credit (L/C) fiktif pada Bank Century yang melibatkan Mukhamad Misbakhun. Setelah Mahkamah Agung (MA) melakukan PK terbukti bahwa kasus yang membelit Mukhamad Misbakhun itu adalah hukum perdata bukannya pidana. Dalam skandal ini Mukhamad Misbakhun mendapatkan hukuman selama dua tahun kurungan penjara. Mukhamad Misbakhun yang tidak menerima ini akhirnya meminta untuk Mahkamah Agung (MA) melakukan Peninjauan Kembali (PK) untuk kasus Misbakhun dan juga munculnya tudingan Misbakhun korupsi atas L/C fiktif. Setelah sudah terbukti tidak bersalah, akhirnya Mukhamad Misbakhun dibebas murnikan dari masalah kasus Misbakhun dan juga Misbakhun korupsi . Mukhamad Misbakhun juga sudah dibebaskan dari hukuman...
Read more

Ternyata Disinfektan Tak Disarankan Langsung Disemprotkan ke Tubuh

Image
sumber: akurat.co Disinfektan memang dipercaya bisa mencegah penyebaran Virus Corona. Tidak hanya langsung membeli desinfektan yang sudah jadi di toko-toko, namun banyak masyarakat yang mencoba-coba membuat disinfektan sendiri di rumah. Ada yang lebih unik nih, pasalnya ada sejumlah influencer latah membuat konten berjudul 'membuat disinfektan sendiri'. Untuk melawan Virus Corona ini, belakangan terakhir cairan disinfektan juga digunakan untuk penyemprotan. Dengan begiitu khasiat alias efektifitasnya dipertanyakan oleh orang-orang. Menanggapi hal tersebut Ketua Tim Pakar Guggus Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito pun mengeluarkan suaranya. Wiku menjelaskan, penggunaan ruang disinfeksi untuk Penyemprotan langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan. "Penggunaan Disinfektan dengan ruang, chamber, atau Penyemprotan secara langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan karena berbahaya bagi kulit, mulut dan mata. Dapat menimbulkan iritasi," k...
Read more

Pemberian Bukti Pada KPK Guna Mempercepat Tuntaskan Kasus Century

Image
Pemberian Bukti Pada KPK Guna Mempercepat Tuntaskan Kasus Century Boyamin Saiman dan Nadia Mulya pergi menuju gedung KPK guna memberikan KPK bukti terkait kasus Bank Century , tujuan mereka datangi gedung KPK adalah untuk mempercepat tuntaskan kasus Century. Bukti yang diserahkan ini berguna untuk Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) guna memperkuat praperadilan yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat. Alasan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) adalah karena amarnya putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan memerintahkan termohon KPK untuk menjalani proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dugaan tindak pidana korupsi Bank Century . Tetapi hingga sekarang KPK belum juga melakukan pemeriksaan dan belum juga melakukan penetapan tersangka baru hingga haruslah KPK dimaknai melawan perintah Putusan Praperadilan...
Read more