Jabatan Ketua PN Cibinong Terancam Dicopot oleh MA



Ketua Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Jawa Barat, serta majelis hakim yang memeriksa dan memutus bebas pelaku kejahatan seksual di PN Cibinong terancam terkena sanksi pencopotan jabatan oleh Mahkamah Agung (MA).

 "Berdasarkan Maklumat Ketua MA Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017, maka Ketua PN Cibinong sebagai atasan langsung juga terkena sanksi," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selas (30/4/2019).

 Tidak hanya menjatuhkan sanksi untuk majelis pemeriksa perkara, pimpinan Mahkamah Agung (MA) juga menjatuhkan sanksi kepada MAA, CG, dan RAR, atasan langsungnya yaitu LJ selaku Ketua Pengadilan Negeri Cibinong.

 Dijelaskan sendiri oleh Abdullah terkait dengan sanksi tersebut yang dijatuhkan pada atasannya karena lalai melakukan pembinaan dan pengawasan serta konsekuensi dari diberlakukannya Peraturan MA tentang Pengawasan dan Pembinaan.

 Majelis hakim PN Cibinong pada tanggal 25 Maret 2019 memutus bebas terhadap terdakwa HI (41) tahun yang didakwa sudah melakukan kejahatan seksual kepada dua anak tetangganya yang masih berusia 14 tahun dan 7 tahun.

 "Putusan tersebut mengundang perhatian, keprihatinan dan reaksi keras dari masyarakat, sehingga laporan atau pengaduannya sampai ke MA," kata Abdullah.

 Berdasarkan laporan yang masuk, pimpinan MA kemudian memerintahkan Badan Pengawasan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap laporan atau pengaduan masyarakat.
"Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terkait, selanjutnya hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan MA, kemudian sanksi dijatuhkan," katanya.










Sumber: akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Skandal Letter of Credit Sudah Melibatkan Mukhamad Misbakhun

Image
Skandal Letter of Credit Sudah Melibatkan Mukhamad Misbakhun  Sumber: Google Masalah soal kasus Misbakhun dan juga tudingan Misbakhun korupsi itu sudah dilakukan pemeriksaan secara hukum. Munculnya tudingan Misbakhun korupsi ini karena adanya skandal Letter of Credit (L/C) fiktif pada Bank Century yang melibatkan Mukhamad Misbakhun. Setelah Mahkamah Agung (MA) melakukan PK terbukti bahwa kasus yang membelit Mukhamad Misbakhun itu adalah hukum perdata bukannya pidana. Dalam skandal ini Mukhamad Misbakhun mendapatkan hukuman selama dua tahun kurungan penjara. Mukhamad Misbakhun yang tidak menerima ini akhirnya meminta untuk Mahkamah Agung (MA) melakukan Peninjauan Kembali (PK) untuk kasus Misbakhun dan juga munculnya tudingan Misbakhun korupsi atas L/C fiktif. Setelah sudah terbukti tidak bersalah, akhirnya Mukhamad Misbakhun dibebas murnikan dari masalah kasus Misbakhun dan juga Misbakhun korupsi . Mukhamad Misbakhun juga sudah dibebaskan dari hukuman...
Read more

Ternyata Disinfektan Tak Disarankan Langsung Disemprotkan ke Tubuh

Image
sumber: akurat.co Disinfektan memang dipercaya bisa mencegah penyebaran Virus Corona. Tidak hanya langsung membeli desinfektan yang sudah jadi di toko-toko, namun banyak masyarakat yang mencoba-coba membuat disinfektan sendiri di rumah. Ada yang lebih unik nih, pasalnya ada sejumlah influencer latah membuat konten berjudul 'membuat disinfektan sendiri'. Untuk melawan Virus Corona ini, belakangan terakhir cairan disinfektan juga digunakan untuk penyemprotan. Dengan begiitu khasiat alias efektifitasnya dipertanyakan oleh orang-orang. Menanggapi hal tersebut Ketua Tim Pakar Guggus Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito pun mengeluarkan suaranya. Wiku menjelaskan, penggunaan ruang disinfeksi untuk Penyemprotan langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan. "Penggunaan Disinfektan dengan ruang, chamber, atau Penyemprotan secara langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan karena berbahaya bagi kulit, mulut dan mata. Dapat menimbulkan iritasi," k...
Read more

Pemberian Bukti Pada KPK Guna Mempercepat Tuntaskan Kasus Century

Image
Pemberian Bukti Pada KPK Guna Mempercepat Tuntaskan Kasus Century Boyamin Saiman dan Nadia Mulya pergi menuju gedung KPK guna memberikan KPK bukti terkait kasus Bank Century , tujuan mereka datangi gedung KPK adalah untuk mempercepat tuntaskan kasus Century. Bukti yang diserahkan ini berguna untuk Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) guna memperkuat praperadilan yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat. Alasan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) adalah karena amarnya putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan memerintahkan termohon KPK untuk menjalani proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dugaan tindak pidana korupsi Bank Century . Tetapi hingga sekarang KPK belum juga melakukan pemeriksaan dan belum juga melakukan penetapan tersangka baru hingga haruslah KPK dimaknai melawan perintah Putusan Praperadilan...
Read more